Siak . Buser Fakta Pendidikan.com
Kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan Kabupaten Siak dan jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Siak–Sungai Pakning hingga Dumai kembali menuai sorotan. Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak, Shanurdin, menuding kerusakan yang makin meluas bukan semata akibat beban kendaraan berat, tetapi juga karena minimnya pengawasan dan adanya dugaan praktik “main mata” antara oknum tertentu dan para pengusaha angkutan.
Dalam keterangannya kepada media pada 17 November di Siak, Shanurdin menegaskan bahwa pengawasan di lapangan nyaris tidak terlihat.
“Siapa yang sebenarnya mengawasi jalan kabupaten dan jalan provinsi? Mobil tronton dan triton bermuatan hingga 50 ton bebas hilir-mudik, sementara kemampuan beban jalan hanya beberapa ton. Ini jelas pembiaran,” tegasnya.
Menurutnya, para pemilik angkutan maupun pengusaha tidak memikirkan dampak jangka panjang dari aktivitas mereka. Lalu lintas kendaraan dengan muatan berlebih dinilainya sebagai sumber utama kerusakan jalan yang merugikan masyarakat luas.
Tak berhenti di situ, Shanurdin juga mengungkap adanya dugaan bahwa sejumlah oknum menerima setoran rutin bulanan dari para pelaku usaha tertentu.
“Ada indikasi setoran per bulan dari pengusaha kepada oknum-oknum. Saat ini Forkorindo sedang mengumpulkan data lengkap dan akan melaporkannya,” ujar Shanurdin.
Ia menegaskan, pihaknya bukan menolak keberadaan pengusaha peron sawit, PKS, dan lainnya. Namun menurutnya, para pelaku usaha seharusnya patuh terhadap aturan muatan jalan serta memikirkan dampaknya terhadap keselamatan pengguna jalan.
Shanurdin menyoroti banyaknya kecelakaan tunggal yang menimpa pengguna jalan, termasuk pelajar dan ibu rumah tangga, akibat kondisi jalan yang rusak. Namun, banyak insiden tersebut tidak dilaporkan secara resmi sehingga seolah tidak tercatat oleh pihak berwenang.
“Sering kita temui kecelakaan tunggal di jalan rusak. Tapi karena tidak dilaporkan, seakan-akan tak pernah terjadi. Pihak berwenang seolah menutup mata,” kritiknya.
Dengan nada keras, ia juga mempertanyakan tidak adanya tindakan tegas berupa pencabutan izin kendaraan atau sanksi terhadap perusahaan pemilik angkutan yang terus melanggar batas tonase.
“Mobil-mobil berat ini seperti kebal hukum. Melintas siang dan malam tanpa sanksi. Mereka merasa bebas dan besar kepala di jalanan,” ucapnya.
Dampaknya, banyak rumah warga di sepanjang jalan yang pondasi dan dindingnya retak akibat getaran dari truk bermuatan berlebih, terutama dari kendaraan pengangkut minyak sawit (PKS).
Shanurdin juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah untuk perbaikan jalan yang sudah rusak berat.
“Anggaran daerah makin kecil. Kalau jalan sudah hancur, siapa yang mau memperbaiki? Masyarakatlah korban utamanya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa LSM Forkorindo bersama media akan terus melakukan kontrol sosial dan pemantauan terhadap dugaan pembiaran serta praktek ilegal yang merugikan publik tersebut.
“Ini harus disikapi serius oleh pihak terkait. Forkorindo bersama media akan terus mengawal persoalan ini,” tutup Shanurdin. (Red)
