Siak. Buser Fakta Pendidikan.Com
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun anggaran 2025. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan belanja wajib, seperti gaji, tunjangan kinerja (TPP), serta kebutuhan operasional dasar.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD hingga September 2025, yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025). Rapat turut dihadiri seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak.
Dalam arahannya, Syamsurizal menyampaikan bahwa realisasi fisik hingga September telah mencapai 62,16 persen, sedangkan realisasi keuangan baru sebesar 43,34 persen. Menurutnya, capaian ini menunjukkan adanya ketimpangan antara progres pelaksanaan kegiatan dengan pencairan anggaran.
“Kami memahami, banyak OPD masih menunggu anggaran masuk. Namun, belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus disiapkan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini penting agar penyerapan anggaran bisa meningkat,” tegasnya.
Syamsurizal juga mengungkapkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang semula dijadwalkan pada 25 Oktober, bergeser menjadi 31 Oktober, dan baru bisa diproses sekitar 3 November mendatang.
“Bulan ini cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih. Sebelumnya hanya Rp53 miliar. Tapi dari perhitungan masih ada yang belum tercover seluruhnya untuk pembayaran di OPD,” jelasnya.
Ia meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk segera memproses pembayaran kegiatan prioritas, khususnya TPP, gaji bulan November, serta kebutuhan operasional penting seperti listrik, air, dan bahan kimia pada dinas teknis.
“Yang wajib itu dulu. Kalau nanti masih ada sisa, baru kita lihat mana yang bisa dibayarkan berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih memerlukan penyesuaian dan kehati-hatian. BKD terus menghitung kebutuhan daerah dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar pengelolaan keuangan tetap terkendali.
“Beberapa belanja mungkin akan mengalami kendala di akhir tahun. Kami masih menunggu apakah provinsi membayar tunda salurannya dan sisa tunda salur dari pusat. Jika disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi, tapi kalau belum, ini harus kami perhitungkan kembali,” ujarnya.
BKD juga meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, terutama untuk belanja wajib seperti gaji dan TPP hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan juga diminta segera disampaikan.
“Data kegiatan atau belanja modal yang berkontrak penting agar kami bisa menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Siak, Faly Wurendarasto, yang bertindak sebagai moderator rapat, menilai kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala program.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama: realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ nanti kita tahu bagaimana memperbaikinya,” jelasnya. (Red)
Dari hasil laporan sementara, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi contoh positif dengan realisasi fisik mencapai 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen.
> “Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” pungkas Syamsurizal.
