"Nasib Memprihatinkan Security dan Petugas Kebersihan SMAN/SMKN di Kota Bekasi: Upah Jauh di Bawah UMR. Siang Malam Dituntut Keamanan Sekolah Dengan Upah Yang Tidak Memadai."
KOTA BEKASI — Buserfaktapendidikan.com
Di balik wajah pendidikan menengah atas yang terus didorong menuju kualitas unggul, terdapat kisah pilu para pekerja garda belakang di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Bekasi. Mereka adalah para petugas keamanan (security) dan petugas kebersihan (caraka), yang hingga kini masih menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Berdasarkan penelusuran di sejumlah SMAN dan SMKN di Kota Bekasi, diketahui bahwa upah yang diterima para security sangat tidak layak dan terkesan diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Security lulusan SD hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, lulusan SMP Rp 1,6 juta, dan lulusan SMA sederajat Rp 1,7 juta. Ironisnya, angka ini juga berlaku untuk para caraka atau tukang sapu sekolah.
“Bagaimana mungkin mereka bisa hidup layak dan menafkahi keluarga dengan upah segitu? Apa pertimbangan Gubernur Jawa Barat menetapkan standar upah seperti itu?” ujar seorang warga Jatiasih, Kota Bekasi, saat dimintai tanggapannya, Kamis (17/7/2025).
Kondisi ini diamini oleh sejumlah guru dan kepala sekolah yang mengaku prihatin namun terbatas ruang geraknya. Mereka menyebutkan, selama ini dana komite sering dijadikan solusi untuk membantu menambah upah para security dan petugas kebersihan. Namun sejak adanya larangan penggunaan dana komite oleh Gubernur, pihak sekolah menjadi serba kesulitan.
“Sekarang dana komite sudah tidak diperbolehkan lagi, padahal dana BOS Reguler saja sudah tidak cukup untuk kebutuhan operasional sekolah, apalagi untuk menambah upah security dan caraka,” keluh seorang guru SMKN.
Para kepala sekolah pun angkat suara, meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengkaji ulang sistem pembiayaan pendidikan di sekolah negeri, khususnya untuk menambahkan porsi Dana BOS Reguler.
“Kalau hanya mengandalkan BOS Reguler dengan jumlah yang sekarang, sangat tidak mencukupi. Kami berharap ada penambahan Dana BOS agar kebutuhan sekolah, termasuk kesejahteraan para pegawai non-guru, bisa terpenuhi,” ujar salah satu kepala SMAN.
Situasi ini menggambarkan potret buram di balik kemajuan pendidikan. Mereka yang menjaga sekolah saat malam tiba, membersihkan ruang kelas sebelum pelajaran dimulai, justru hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Saatnya pemerintah tidak hanya memikirkan angka kelulusan dan kualitas akademik, tetapi juga martabat hidup para pekerja pendukung di sekolah-sekolah negeri. (Red)
