"Keterlambatan Proyek APBD Kota Bekasi 2025 Disorot: Kontraktor Bingung, Kadis DBMSDA Sulit Ditemui."
KOTA BEKASI — Buserfaktapendidikan.com
Pelaksanaan proyek pembangunan rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 hingga pertengahan Juli ini belum juga digelar, memunculkan tanda tanya besar dari kalangan kontraktor. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, proyek-proyek serupa biasanya sudah dimulai sejak Maret atau April.
Sejumlah kontraktor mitra kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi yang ditemui pada Jumat, 18 Juli 2025, menyatakan kebingungannya. Mereka menyebutkan bahwa kontrak kerja sudah ditandatangani sejak 4 Juli 2025, namun proses tender yang seharusnya menjadi bagian penting dari tahapan pelaksanaan proyek nyaris tidak terdengar kabarnya.
“Saya tidak tahu kapan tender dilaksanakan, tahu-tahu kami diminta tanda tangan kontrak,” ujar salah satu kontraktor yang meminta namanya tidak disebutkan. Ia mengaku heran dengan mekanisme yang dijalankan tahun ini, yang dinilai tertutup dan tidak transparan.
Diduga, keterlambatan pelaksanaan proyek-proyek APBD 2025 ini berkaitan dengan dinamika politik di Kota Bekasi, khususnya pasca kemenangan mutlak pasangan Tri Adhianto dalam Pemilihan Wali Kota (Pilkada) Bekasi baru-baru ini. Beberapa pihak mencurigai adanya tarik-menarik kepentingan politik yang berimbas pada pengelolaan proyek infrastruktur.
Lebih jauh, beredar informasi bahwa Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Aceng Solahudin, disebut-sebut menyodorkan skema Penunjukan Langsung (PL) untuk beberapa proyek. Namun yang menjadi sorotan adalah pemilihan kontraktor pemula yang diduga tidak memiliki kapasitas dan modal memadai, sehingga proyek rawan terhambat atau bermasalah di kemudian hari.
"Kalau terus seperti ini, kontraktor kecil yang selama ini mengandalkan proyek daerah bisa tidak kebagian pekerjaan," ujar salah satu kontraktor lainnya yang menyuarakan kekhawatiran.
Upaya untuk menkonfirmasi informasi tersebut kepada Kepala DBMSDA, Aceng Solahudin, hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil. Beberapa wartawan dan perwakilan asosiasi kontraktor mengaku kesulitan menemui pejabat tersebut secara langsung maupun melalui jalur komunikasi resmi.
Kondisi ini menambah ketidakpastian di tengah harapan masyarakat atas percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Kalangan kontraktor berharap Pemerintah Kota segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar dan kekecewaan di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi.
Pemkot Bekasi diduga melanggar proses pelaksanaan proyek TA. 2025, dimana proses pelaksanaan tersebut diduga tidak sesuai aturan yang seharusnya tahap awal Pengumuman proyek yang mau ditenderkan, kemudian Annuising (aanwijzing), tender dan selanjutnya, Pengumuman Pemenang Tender, kemudian penanda tanganan kontrak kerja kepada kontraktor, demikian dikatakan TGH Gibson Sirait yang dihubungi di lingkungan Gedung Teknis Kota Bekasi Jumat 18 Juli 2025. (Red)
