
JAKARTA. Buser Fakta Pendidikan. Com
Pemerintah tengah menggulirkan program baru bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai langkah konkret memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa program ini siap beroperasi secara nasional dan menempatkan rakyat sebagai pusat dan prioritas utama pembangunan ekonomi.
> “Ini bukan sekadar program koperasi biasa. KDMP adalah perwujudan ekonomi gotong royong yang berpihak penuh kepada rakyat,” ujar Budi Arie saat konferensi pers di Jakarta.
KDMP hadir sebagai respons atas ketimpangan ekonomi dan minimnya akses masyarakat akar rumput terhadap struktur ekonomi yang inklusif. Dengan mengusung semangat partisipatif, koperasi ini dirancang dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh masyarakat desa dan kelurahan sendiri, bukan oleh elite atau kelompok kepentingan tertentu.
Model Pengawasan Berbasis Partisipasi dan Penegakan Hukum
Guna menjamin transparansi dan efektivitas program, pemerintah menerapkan model pengawasan berbasis partisipasi aktif warga. Setiap anggota dan masyarakat umum diberi ruang untuk terlibat langsung dalam pengawasan jalannya koperasi.
Selain itu, Kementerian Koperasi juga menggandeng lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal.
> “Pengawasan dua arah—dari masyarakat dan lembaga hukum—akan jadi fondasi integritas KDMP. Kita tak ingin pengalaman buruk koperasi masa lalu terulang,” tegas Budi Arie.
Mendorong Digitalisasi, Akses Pembiayaan Diperluas
KDMP tidak hanya mengedepankan semangat kebersamaan, tapi juga diarahkan agar mampu bersaing di era digital. Koperasi akan didorong untuk bertransformasi digital, mengadopsi teknologi dalam pelayanannya agar lebih efisien dan transparan.
“Digitalisasi bukan sekadar gaya, tapi kebutuhan. Namun prinsip dasarnya tetap: koperasi untuk rakyat, bukan untuk profit elite,” ujar Menteri Budi Arie.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi tengah merancang skema kerja sama dengan Kementerian Keuangan guna membuka akses pembiayaan bagi anggota koperasi. Program pembiayaan ini dirancang agar mudah diakses namun tetap dalam pengawasan ketat, guna mencegah kebocoran anggaran dan penyelewengan dana.
Menuju Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Mandiri
Dengan model pengelolaan berbasis akuntabilitas dan partisipasi aktif warga, KDMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, adil, dan mandiri. Pemerintah optimistis program ini akan membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
KDMP tidak hanya ditargetkan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan dan edukasi finansial masyarakat. Jika berjalan sesuai visi, koperasi ini bisa menjadi ikon kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia di tengah tantangan global. (Red)