Iklan

Parkir ASN Pemkot Bekasi Tak Lagi Gratis, Rp4.000 Sekali Masuk! DPRD Jangan Cuma Jadi Penonton

Kamis, 22 Oktober 2026, Oktober 22, 2026 WIB Last Updated 2026-10-22T09:05:24Z



BEKASI. Buser Fakta Pendidikan. Com

Kebijakan parkir di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menuai keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Fasilitas yang sebelumnya dapat dinikmati tanpa biaya kini menjadi persoalan baru bagi pegawai yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk bekerja.


Mereka mengaku harus merogoh kocek Rp4.000 sekali parkir setelah tidak lagi leluasa memarkirkan kendaraan di halaman kantor Pemkot Bekasi. Nominal yang terlihat kecil itu justru menjadi beban pengeluaran rutin ketika harus dibayar berulang kali setiap hari kerja.


“Bayangkan saja, Bang. Biasanya gratis, sekarang harus bayar. Kalau Rp4.000 dikalikan satu bulan, sudah berapa pengeluaran tambahan kami?” keluh seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.


Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar kebijakan pembatasan parkir tersebut, siapa yang menetapkannya, dan mengapa pegawai harus menanggung biaya tambahan untuk memarkirkan kendaraan saat menjalankan tugas?


Persoalan ini bukan semata-mata soal uang Rp4.000. Yang menjadi sorotan ialah bagaimana kebijakan fasilitas di lingkungan pemerintahan diterapkan, sementara dampaknya justru dirasakan langsung oleh pegawai yang setiap hari bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Jika dihitung dengan asumsi 22 hari kerja dalam sebulan dan tarif Rp4.000 per hari, seorang ASN harus mengeluarkan tambahan sekitar Rp88.000 per bulan. Jika harus membayar saat datang dan kembali mengambil kendaraan dengan tarif yang dikenakan pada setiap transaksi, jumlahnya tentu berbeda dan perlu dipastikan berdasarkan mekanisme pembayaran yang berlaku.


Herman Sugianto: DPRD Jangan Tutup Mata!

Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Bekasi Raya, Herman Sugianto, mendesak DPRD Kota Bekasi agar tidak bersikap pasif menghadapi keluhan para ASN tersebut.


Menurut Herman, wakil rakyat seharusnya tanggap terhadap persoalan yang muncul di lingkungan pemerintahan sendiri, bukan menunggu polemik membesar sebelum turun tangan.


“Kasihan ASN Pemkot Bekasi, khususnya yang menggunakan sepeda motor. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk parkir setiap hari, padahal sebelumnya bisa memarkirkan kendaraan di lingkungan kantor,” tegas Herman.


Ia meminta DPRD segera meminta penjelasan dari Wali Kota Bekasi dan instansi terkait untuk mengetahui alasan pembatasan parkir, dasar penetapan tarif, serta kemungkinan penyediaan fasilitas parkir yang tidak memberatkan pegawai.


“Seharusnya DPRD cepat tanggap. Panggil Wali Kota Bekasi, duduk bersama, dan cari jalan keluar. Jangan sampai pegawai terus dibebani pengeluaran tambahan tanpa ada solusi yang jelas,” ujarnya.


Herman juga mempertanyakan apakah DPRD sudah mengetahui keluhan tersebut dan sejauh mana lembaga legislatif itu menjalankan fungsi pengawasannya.


“Apakah DPRD tidak mengetahui persoalan ini? Jangan sampai wakil rakyat justru luput melihat keluhan yang muncul di lingkungan pemerintahan sendiri. Kami meminta ada tindakan nyata, bukan sekadar diam,” tandasnya.


Jangan Biarkan Kebijakan Berjalan Tanpa Penjelasan

Kebijakan penataan parkir tentu dapat memiliki pertimbangan tersendiri, mulai dari keterbatasan lahan hingga ketertiban dan keamanan. Namun, alasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar pegawai memahami dasar kebijakan yang diterapkan.


Pemkot Bekasi perlu memberikan penjelasan mengenai dasar pembatasan parkir, pengelola fasilitas parkir, ketentuan tarif, serta opsi yang tersedia bagi ASN. DPRD pun perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.


Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendukung ketertiban justru menimbulkan keresahan karena minimnya komunikasi dan tidak tersedianya alternatif yang memadai.


Jika benar keluhan ini muncul akibat kebijakan parkir yang baru, Pemkot Bekasi perlu menjelaskan duduk persoalannya. DPRD juga harus menunjukkan bahwa aspirasi pegawai tidak berhenti sebagai keluhan di tempat kerja.


Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi belum tersedia dalam bahan pemberitaan. Konfirmasi kepada kedua pihak diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang sekaligus memastikan dasar kebijakan tersebut.


Kini publik menunggu jawaban: apakah akan ada evaluasi dan solusi, atau para ASN harus terus menanggung biaya parkir tanpa kejelasan?


Sebab, persoalannya bukan sekadar Rp4.000. Persoalannya adalah transparansi kebijakan, kepedulian terhadap pegawai, dan keseriusan pemerintah dalam menjawab keluhan di lingkungannya sendiri. (Udin/Rifai)

Komentar

Tampilkan

  • Parkir ASN Pemkot Bekasi Tak Lagi Gratis, Rp4.000 Sekali Masuk! DPRD Jangan Cuma Jadi Penonton
  • 0

Terkini