Bekasi. Buserfaktapendidikan.com
Warga Perumnas 2, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dibuat geram dengan kondisi ruas Jalan Gurame Raya yang kini berubah menjadi kubangan. Jalan yang seharusnya menjadi jalur utama aktivitas warga itu rusak parah dan kerap memakan korban pengendara roda dua yang tergelincir saat melintas.
Salah satu warga, Broto, pemerhati lingkungan dan warga aktif di wilayah tersebut mengungkapkan kekesalannya saat ditemui di lokasi. “Sudah sering pengendara jatuh di sini. Ini saya tunjukkan titiknya, sudah lama rusak. Bukan kita tidak berusaha, kadang kita timbun pakai seadanya, tapi kan tidak tahan lama. Seharusnya ini tanggung jawab Pemkot Bekasi. Kita ini bayar pajak, duitnya ke mana?” ujarnya dengan nada kesal.
Kerusakan jalan yang terjadi sudah cukup lama, namun hingga kini belum ada tindakan konkret dari pemerintah kota untuk melakukan perbaikan. Warga menilai Pemkot Bekasi lamban merespons keluhan masyarakat, meski kondisi jalan sangat membahayakan.
Senada dengan Broto, Saragih, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi, turut meluapkan kekecewaannya. Ia menyindir janji-janji para pejabat saat kampanye dulu. “Dulu waktu kampanye janjinya banyak. Katanya visi-misinya ingin bangun Bekasi, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tapi kenyataannya, semua hanya ondo (omong doang),” cetusnya.
Kekecewaan warga makin menjadi ketika beberapa waktu lalu, dalam kunjungan ke Kota Bekasi, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mempertanyakan berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari Bekasi. Walikota Bekasi, Tri Adhianto, kala itu menjawab sekitar Rp60 miliar. Mendengar itu, KDM dengan lantang menyatakan, “Kalau begitu, seharusnya jalan di Kota Bekasi licin semua.”
Pernyataan tersebut kembali memantik pertanyaan besar dari warga: ke mana alokasi dana pajak yang begitu besar jika ruas jalan utama saja dibiarkan rusak dan mengancam keselamatan?
Warga kini berharap Pemkot Bekasi segera turun tangan memperbaiki Jalan Gurame Raya dan tidak menunggu hingga jatuh lebih banyak korban. Mereka juga meminta transparansi penggunaan anggaran agar pembangunan di Kota Bekasi benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. (Red)
