Ketua Presidium FPII Kritik Wamenkumham Silmy Karim: Tak Respons Klarifikasi Pers

 

JAKARTA. Buser Fakta Pendidikan.Com

Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Dra. Kasihhati, melontarkan kritik terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Kritik ini dilayangkan menyusul tidak adanya tanggapan dari Silmy Karim atas dua surat klarifikasi resmi yang telah diajukan FPII.

Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media jaringan FPII, Jumat (27/6/2025) di Jakarta, Kasihhati menyatakan bahwa sikap tidak responsif terhadap klarifikasi dari institusi pers menunjukkan ketidaksiapan Silmy Karim sebagai pejabat publik.

“Sebagai pejabat publik, beliau seharusnya terbuka terhadap permintaan klarifikasi dari institusi pers. Namun dua surat resmi yang kami kirimkan tak mendapat tanggapan,” ujar Kasihhati.

FPII sebelumnya telah mengirim dua surat klarifikasi, yakni Surat Nomor: 005 tertanggal 18 April 2025 dan Surat Nomor: 007 tertanggal 22 Mei 2025. Surat itu ditujukan untuk meminta penjelasan atas sejumlah dugaan yang mencuat di media sosial, termasuk dugaan gratifikasi, pemerasan, dan suap yang disebut-sebut menyeret nama Silmy Karim.

Menurut Kasihhati, permintaan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami menerima informasi dan bukti pendukung berupa tangkapan layar komunikasi, rekaman suara, dan dugaan transaksi menggunakan kripto yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan Imigrasi,” ungkapnya.

Dalam dokumen yang diterima FPII, disebutkan adanya keterlibatan seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial “A” yang diduga menyetorkan dana secara rutin kepada oknum di lingkungan Imigrasi. Transaksi tersebut sebagian besar disebut menggunakan mata uang digital USDT (Tether), dengan nilai mencapai sekitar Rp560 juta.

Lebih lanjut, Kasihhati menyayangkan sikap Wamen Silmy Karim yang disebut-sebut justru memblokir komunikasi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

“Tindakan itu mencerminkan kurangnya keterbukaan dari pejabat publik terhadap media. Padahal transparansi sangat penting, apalagi menyangkut isu-isu yang sedang menjadi perhatian publik,” tambahnya.

Kasihhati berharap Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat melakukan evaluasi terhadap pejabat publik yang dinilai kurang transparan dan tidak kooperatif terhadap media.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Menteri Silmy Karim terkait pernyataan Ketua Presidium FPII ini. (Tim/Red)