Diduga Fiktif! Anggaran Perawatan Kantor Dinas Pendidikan Kepri Capai Ratusan Miliar, Tapi Gedung Rusak Parah

 

Ini

Tanjungpinang. Buser Fakta Pendidikan.Com

Anggaran perawatan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diduga kuat fiktif. Pasalnya, kondisi fisik sejumlah bangunan kantor dinilai memprihatinkan dan tidak mencerminkan perawatan dengan dana ratusan miliar yang tercatat dalam sistem.

Ketua DPD LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (FORKORINDO) Provinsi Kepulauan Riau, Pardamean, angkat bicara soal buruknya sarana dan prasarana di lingkungan kantor dinas tersebut. Dalam kunjungannya ke lokasi bersama tim, FORKORINDO menemukan berbagai kerusakan fisik yang tak sebanding dengan besarnya anggaran yang sudah digelontorkan selama tiga tahun terakhir.

> “Plafon roboh, pintu masuk ke ruang sekretaris sudah patah, tralis tangga berkarat, dan cat gedung di bagian belakang sudah pudar. Ini jelas tak sebanding dengan nilai anggaran yang luar biasa besar,” tegas Pardamean kepada awak media.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem LPSE dan E-Katalog (E-Purchasing), tercatat anggaran belanja operasional Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebagai berikut:

Tahun 2023: Rp 126,367,843,887 untuk 2.459 paket

Tahun 2024: Rp 151,969,100,352 untuk 9.960 paket

Tahun 2025 (hingga pertengahan tahun): Rp 2,376,261,760 untuk 57 paket

Meski menggelontorkan anggaran fantastis, kondisi nyata di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Gedung belakang yang ditempati oleh Kabid SMA dan Kabid SMK dilaporkan dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai. Ironisnya, gedung bagian depan tampak mewah dan terawat, menutupi kerusakan di bagian dalam dan belakang.

> “Ini bukan sekadar kelalaian, tapi dugaan kuat adanya manipulasi dan penggelembungan anggaran. Kami sudah layangkan surat klarifikasi, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan,” ungkap Pardamean. 

LSM FORKORINDO mendesak aparat penegak hukum dan lembaga audit seperti BPK serta BPKP untuk turun tangan memeriksa anggaran perawatan yang diduga tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Mereka juga meminta Gubernur Kepri memberikan perhatian serius terhadap kinerja Dinas Pendidikan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel. (Red)